Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memberikan sanksi kepada pemilik rumah dengan harga DP Rp 0 di Menara Samawa, Pondok Kelapa, yang menjual unitnya sebagai kosan. Hal ini dikarenakan pemilik rumah tersebut mengaku bahwa mereka tidak mampu lagi tinggal di rumah tersebut.
Plt Kepala DPRKP DKI Jakarta, Retno Sulistyaningrum, menyatakan bahwa DPRKP tidak dapat memberikan sanksi administrasi kepada PM karena PM tersebut sudah tidak mampu lagi untuk kembali ke rumahnya. Penyampaian ini dilakukan pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023.
Retno menjelaskan bahwa pemilik awalnya ingin menghentikan KPR karena terjepit oleh kondisi ekonomi, sehingga ia pergi ke Bank DKI cabang Matraman. Namun, karena biaya hidup yang semakin meningkat, pemilik tersebut akhirnya memutuskan untuk mencari penyewa yang mau tinggal di propertinya agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan.
Orang tersebut sudah berencana untuk menghentikan KPR rumah tersebut dan telah mencari informasi mengenai prosedurnya kepada Bank DKI cabang Matraman. Karena kebutuhan biaya hidup yang semakin meningkat, orang tersebut berniat untuk menyewakan unit hunian tersebut kepada pihak lain yang dipasarkan melalui media sosial untuk mencari penghasilan tambahan bagi keluarganya.
Dalam hal lain, Retno mengungkapkan bahwa mereka sudah memberikan peringatan tentang konsekuensi menghentikan pembayaran angsuran KPR sebelum masa tenggangnya berakhir. Namun, sang pemilik memutuskan untuk tetap mengajukan permohonan menghentikan KPR.
Orang yang terkait memahami dan menyadari konsekuensi yang akan terjadi. Namun, karena tidak mampu membayar cicilan KPR, dia akan segera mengajukan permohonan tertulis untuk menghentikan fasilitas pembiayaan perolehan rumah (FPPR) kepada Bank DKI Cabang Matramanan dan menyatakan bahwa dia tidak akan bisa kembali menempati hunian tersebut.
Saat ini, pemerintah DPRKP sedang menunggu surat yang telah ditandatangani oleh pemilik agar dapat diproses oleh Bank DKI dan Perumda Srana Jaya.
Bank DKI dan Perumda Sarana Jaya, yang bertindak sebagai pengembang, akan melaksanakan proses Buyback Guarantee terhadap hunian tersebut, kata dia.
Dalam pertemuan dengan DPRKP H, ia mengungkapkan bahwa istrinya, KN, telah menjual unit hunian mereka sebagai tempat kos-kosan. KN melakukan pemasaran melalui akun media sosial pribadinya.
Pemilik menyatakan bahwa unit tersebut telah disewakan karena sudah lama tidak terisi. Selain itu, keluarga hanya menggunakan unit tersebut sesekali dan tetap membayar cicilan kredit serta iuran pengelolaan lingkungan (IPL) kepada pengelola.
Penyebabnya adalah karena sejak bulan September 2021, tempat tinggal itu tidak digunakan secara terus-menerus karena adanya kelahiran anak pertamanya. Sehingga, dia kembali ke rumah orang tuanya di Cipulir, Jakarta Selatan.
Akan tetapi, situasi finansial keluarga terpengaruh oleh pemilik rumah yang kehilangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan dalam membayar angsuran KPR rumah dengan uang muka nol, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk menyewakannya sebagai rumah kos.
Mulai bulan Maret 2023, Perdana Menteri (PM) memiliki anak laki-laki kedua, dan saudara H kehilangan pekerjaannya yang berdampak pada pendapatan keluarganya. Hal ini membuat keluarga mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, terlebih lagi pendapatan istri PM terpotong untuk membayar cicilan KPR setiap bulannya.
Mulai bulan Juli, pengguna MRT tidak dapat menggunakan Gopay-OVO. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa keputusan ini diambil untuk mempermudah evaluasi. Sejarah JIS sedang disorot agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pada libur Idul Adha, sebanyak 17.748 wisatawan memadati Ragunan pada siang hari. Kosasih merasa bahagia karena berhasil mendapatkan keuntungan saat terjebak macet di Puncak Bogor.
Jakarta berada di peringkat berapa dalam daftar 10 kota paling layak huni di Asia untuk tahun 2023? DKI Jakarta memiliki daftar PAUD negeri dengan biaya pendidikan gratis. Ada 25 link dan cara untuk membuat twibbon HUT ke-496 Jakarta untuk digunakan di WhatsApp dan Instagram. Pendaftar PPDB Jakarta 2023 melalui jalur afirmasi diimbau untuk memperbarui data DTKS.
